Pertamina Percepat Pengoperasian PLTP Lahendong-JPNN.com

TOMOHON - PT Pertamina Geothermal Energy mempercepat pembangunan PLTP Lahendong unit 5 dan 6.

Kedua proyek yang menelan biaya investasi sebesar USD 288,7 juta itu diproyeksikan beroperasi akhir 2016.

”Penyelesaian proyek ini dengan lebih cepat dari target menunjukkan bahwa para pekerja Pertamina Geothermal Energy sangat menguasai kompetensinya secara komprehensif sehingga cepat dalam mengambil keputusan dan mampu melakukan terobosan di setiap lini,” ujar Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, Minggu (27/11).

Project PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 dimulai pada September 2012 dengan pengadaan lahan.

Setelah itu, disusul dengan penandatangan kontrak engineering, procurement, construction, commissioning (EPCC) PLTP Lahendong unit 5 dan 6 berkapasitas 2x20 MW pada 1 Desember 2014.

Commercial operation date (COD) PLTP Lahendong Unit-5 berhasil dimulai pada 15 September 2016.

Itu berarti 107 tujuh hari lebih cepat dari perencanaan awal pada 26 Desember 2016.

Adapun PLTP Lahendong unit 6 diharapkan selesai pada Desember 2016 yang sekaligus menjadi hadiah ulang tahun bagi Pertamina.

”Jika target tersebut tercapai, jauh lebih cepat dari rencana COD yang semula diharapkan pada Juni 2017,” katanya.

PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 merupakan milik Pertamina Geothermal Energy yang keempat dan kelima.

Proyek itu dibangun dengan pola total project setelah PLTP Kamojang Unit-4, Kamojang Unit-5, dan Ulubelu Unit-3.

”Total project artinya proyek dilaksanakan oleh Pertamina Geothermal Energy mulai dari tahapan eksplorasi dan pengembangan lapangan uap hingga pembangunan dan pengoperasian PLTP untuk kemudian listriknya dijual kepada PT PLN (Persero) dan didistribusikan kepada masyarakat konsumen,” katanya. (lum/jos/jpnn)

Kubu Djan Faridz tak Mau Buru-buru Rebut Kantor PPP-JPNN.com

SAMARINDA –Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan PPP kubu Djan Faridz, atas Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 yang mengesahkan kepengurusan M Romahurmuziy pada Oktober 2016.

Di Kaltim, sikap dewan pengurus wilayah (DPW) PPP kubu Romi yang dipimpin Rusman Yaqub, tak berubah.

Mereka tetap solid mendukung Muktamar Pondok Gede, Jakarta –kepemimpinan Romi.

“Bagi kami tidak masalah putusan itu. Masih peradilan tingkat pertama. Belum inkrah,” ujarnya, seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group).

Di daerah, lanjutnya, bergantung dengan pusat. Maka itu, tinggal menunggu perkembangan dari dinamika yang terjadi.

Dalam kondisi seperti ini, partai berlambang Kabah pasti dirugikan. Hal tersebut tentu juga akan menjadi penilaian publik.

Meski demikian, kepengurusan di Kaltim tak ambil pusing. Tak terlalu terpengaruh hiruk-pikuk di pusat.

Untuk itu, terang dia, biar dewan pimpinan pusat (DPP) yang menyelesaikan. Yang pasti, konsolidasi di daerah tetap jalan seperti biasa.

Musyawarah cabang di kabupaten/kota sudah terselenggara seluruhnya. Tinggal proses penyusunan di tingkat cabang.

“Kami jalan terus. Itu selesai, lanjut membentuk PAC (pengurus anak cabang). Target Februari atau Maret 2016 tuntas,” terang dia.

Terpisah, Ketua DPW PPP Kaltim demisioner (kubu Djan Faridz), Syaharani mengatakan, sekalipun gugatan dinyatakan menang oleh PTUN, pihaknya menahan diri untuk mengambil alih kantor sekretariat. Tetap dalam prosedur aturan.

Yakni, menunggu Menkumham menindaklanjuti putusan PTUN dengan mencabut SK yang mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Pondok Gede.

“Kami ini mengikuti pusat saja bagaimana instruksinya,” kata dia.  

Mengenai upaya islah, telah dilewati sejak setahun lalu. Jalan tersebut, disebutnya, sudah mentok. Artinya, kedua kepengurusan berjalan sendiri-sendiri. (ril/riz/sam/jpnn)