BeritaTerkini.Info - Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil nama-nama calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pengamat politik memberikan analisisnya terkait uraian calon menteri era Prabowo-Gibran Rabuming Raka mendatang. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes awalnya mengatakan, Prabowo mempertahankan sejumlah menteri dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, nama-nama tersebut dipertahankan karena dinilai cocok untuk jabatan menteri yang pernah dipimpinnya. "Memang ada semacam kebutuhan dari pihak presiden yang baru, untuk mempertahankan nama-nama yang dianggap pas atau layak untuk jabatan menteri, nama-nama itu diambil dari kabinet sebelumnya, misalnya Ibu Sri Mulyani, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Bapak Sakti Trenggono, Pratikno, Erick Thohir, jadi saya melihat ada kecenderungan orang-orang dari kabinet pemerintahan Bapak Jokowi sebelumnya, terutama dari kalangan teknokrat atau profesional, untuk dipertahankan," kata Arya kepada wartawan, Selasa (15/10/2024).
Arya menilai Prabowo mengalami dilema saat menyusun kabinet ini. Menurutnya, Prabowo menyadari kabinetnya akan gemuk karena mengakomodir parpol pendukungnya.
"Yang kedua, bacaan saya memang ada semacam dilema dari pihak Bapak Prabowo yang bersumber dari, beliau menyadari kabinetnya gemuk karena perlu mengakomodir parpol yang ada di koalisi, tetapi di saat yang sama beliau juga ingin membentuk kabinet yang diisi oleh para teknokrat, makanya ada gabungan seperti itu," tuturnya.
Dari sejumlah nama calon menteri yang disebut, kata Arya, Prabowo ingin menjaga hubungan baik dengan Jokowi. Makanya, kata dia, Prabowo tetap mempertahankan 'orang-orang Jokowi' di kabinetnya mendatang.
"Saya kira ada upaya juga untuk menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi, makanya beberapa nama yang diangkat kembali menjadi menteri itu sebenarnya nama-nama yang memang punya hubungan dekat, atau dalam tanda kutip dianggap orang-orangnya Jokowi, seperti Pak Pratik, Budi Arie, Bahlil, Pak Erick, jadi itu juga perlu," jelasnya.
Menurut Arya, ada pekerjaan rumah besar yang akan dihadapi pemerintahan mendatang terkait jumlah kementerian. Menurutnya, jumlah kementerian akan berdampak pada kecepatan kinerja.
"Saya kira ini memang pekerjaan rumah yang besar, apakah dengan koalisi yang besar ini pemerintah bisa bergerak cepat, lincah, karena birokrasinya pasti akan gemuk, ini pasti akan membuat pemerintah sulit untuk bergerak lebih lincah, tetapi mungkin ada pandangan lain dari sisi pemerintahan yang baru kalau kita lihat nama-nama yang disebut," tuturnya.
"Mungkin presiden merasa ada kebutuhan khusus agar bisa menghadapi tantangan ke depan, makanya jabatan wakil menteri diminta tugas-tugas yang khusus, misalnya ada yang untuk ketenagakerjaan, di Menlu ada yang untuk Timur Tengah, ada yang untuk Amerika, ada yang untuk Wamendagri khusus untuk pemilu, ada yang untuk perumahan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Arya menyebut kabinet era Prabowo mendatang sebagai kabinet presidensial yang bernuansa parlementer. Arya pun memaparkan makna kabinet presidensial yang bernuansa parlementer. "Saya melihat ini memang menunjukkan kabinet presidensial yang bernuansa parlementer. Karena secara politik, dukungan dari kubu partai sudah besar, dukungan publik juga besar, tapi saya melihat kabinet presidensial ini bernuansa parlementer karena memang tokoh-tokoh dari partai banyak sekali, baik di level menteri maupun wakil menteri," ungkapnya.
Sebagai informasi, sistem pemerintahan presidensial adalah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat. Sementara sistem parlementer, kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri yang dipilih dari partai atau koalisi mayoritas di parlemen.
"Yang saya maksud dengan kabinet presidensial bernuansa parlementer adalah di mana setiap keputusan politik eksekutif atau presiden dipengaruhi oleh situasi di parlemen, nah dalam hal ini tokoh partai banyak, makanya saya sebut kabinet presidensial bernuansa parlementer karena memang cukup banyak atau dominasi tokoh partai dalam nama-nama yang disebut sebagai calon menteri dan wakil menteri," ungkapnya.